Ingin Mendirikan PT? Berikut Prosedur Terbaru yang Harus Dipenuhi

Ingin Mendirikan PT? Berikut Prosedur Terbaru yang Harus Dipenuhi

Perseroan Terbatas atau lebih dikenal dengan PT merupakan salah satu jenis badan usaha yang kerap kali digunakan oleh seorang pengusaha guna menjalankan bisnisnya. Demi menyesuaikan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintahan, prosedur pendirian PT sering alami perubahan. Ingin tahu apa saja prosedur yang harus dipenuhi? Simak penjelasannya berikut.

Prosedur Untuk Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

1. Melakukan Pengecekan dan Pembookingan Nama oleh Notaris

Sebelum memulai pendaftaran untuk pendirian Perseroan Terbatas, hal pertama yang harus dilakukan yakni melakukan pemeriksaan serta pembookingan nama oleh notaris. Nantinya notaris akan mengecek di sistem AHU atau Administrasi Hukum Umum, guna mengkonfirmasi apakah nama yang diajukan tersebut bisa digunakan atau sudah digunakan oleh perusahaan lainnya.

paket pendirian pt Ganti Pendirian PT CV PMA dan SIUJK

2. Persiapkan Data Pendirian PT

Usai melakukan pemeriksaan serta pembookingan nama yang dilakukan notaris, paket pendirian pt berikutnya yakni mempersiapkan beberapa data yang dibutuhkan. Mulai dari nama, tempat dan kedudukan, maksud dan tujuan, struktur permodalan, dan pengurus PT. Usahakan nama PT memuat minimal tiga suku kata dan tidak boleh gunakan serapan asing.

Bukan hanya itu saja, nama PT yang digunakan tersebut harus unik dan bukan merupakan hasil dari plagiat milik orang. Peraturan lebih lengkapnya mengenai pembuatan nama ini terdapat pada PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Selanjutnya, perhatikan pula tempat dan kedudukan dari PT yang akan didirikan tersebut.

Misalnya saja, anda memilih Surabaya sebagai tempat kedudukan PT maka alamatnya harus sesuai. Sementara untuk maksud dan tujuan Perseroan Terbatas nantinya menjelaskan mengenai kegiatan serta cita cita dari perusahaan. Biasanya, maksud dan tujuan ini nantinya akan diatur di dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan tatkala menentukan maksud dan tujuan PT, seperti menentukan bidang usaha yang diperbolehkan, dan bidang usaha harus memiliki izin. Beda lagi mengenai struktur permodalan PT yang mana telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dimana pada undang undang tersebut, dijelaskan minimal Modal Dasar sebesar Rp. 50 juta dan minimal 25 persen dari Modal Dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor. Sedangkan pengurus PT sendiri harus terdiri dari unsur Direktur dan Komisaris. Namun jikalau terdapat lebih dari satu orang Direktur, maka salah satu diangkat sebagai Direktur Utama, begitupula pada Komisaris.

3. Membuat Akta Pendirian di Notaris

Bila semuanya telah ditentukan dengan baik, maka tahap selanjutnya yakni membuat Akta pendirian di notaris. Dimana notaris disini tidak harus berkedudukan yang sama dengan PT. Usai Draft Akta pendirian PT dianggap sesuai dengan permintaan, maka Akta akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan di hadapan notaris secara langsung.

paket pendirian pt Jasa Pengurusan PT Jogja

Untuk itu, setiap pemegang saham diwajibkan menghadiri acara penandatanganan Akta pendirian PT. Namun jika ada pemegang saham yang tidak hadir, bisa memberikan kuasa secara tertulis atau Surat Kuasa kepada pihak lain guna menggantikan kehadirannya. Setelah ditandatangani, notaris akan membuat Salinan Akta dan mendaftarkan Akta ke Kemenkumham.

4. Pengesahan Surat Keputusan Menteri Pendirian PT

Prosedur dalam paket pendirian PT terakhir yakni pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Pengesahan ini sebelumnya telah diajukan terlebih dahulu oleh notaris melalui Kemenkumham. Berikutnya Menteri akan mengeluarkan Surat Keputusan badan hukum PT. Alhasil, PT yang didaftarkan tersebut telah lahir sebagai badan hukum yang diakui oleh negara.

Mendirikan sebuah perusahaan tidaklah semudah yang dibayangkan. Pasalnya, harus memperhatikan beberapa hal yang telah ditentukan sebelumnya oleh negara. Usai disahkan oleh Kemenkumham, pihak perusahaan harus mengurus domisilinya di kelurahan atau kecamatan setempat. Hal ini diperuntukkan agar disetujui oleh pihak domisili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *